Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima) terus mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kemitraan dengan organisasi profesi advokat dan jejaring perguruan tinggi Muhammadiyah di tingkat nasional.
Melalui Fakultas Hukum dan Ekonomi (FHE), UM Bima terlibat dalam pengembangan kerja sama antara Forum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (DPN PERADI Profesional). Agenda tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Forum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori dan regulasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan praktik serta perkembangan profesi hukum.
Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi UM Bima, Dr. Zuhrah, S.H., M.Hi., menyampaikan bahwa kemitraan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan institusi dan peningkatan kualitas lulusan.
Menurutnya, perguruan tinggi perlu memberikan ruang pembelajaran yang lebih luas agar mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan keterampilan praktis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami hukum dari perspektif normatif, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi berbagai persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat.
Dari perspektif organisasi profesi, pimpinan DPN PERADI Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menekankan pentingnya membangun hubungan yang berkelanjutan antara institusi pendidikan tinggi dan praktisi hukum.
Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan hukum yang lebih komprehensif, terutama dalam mempersiapkan calon advokat yang memiliki kapasitas keilmuan, keterampilan profesional, dan integritas etika.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, H. Ilyas Sarbini, S.H., M.H., menyambut positif penguatan kemitraan tersebut. Ia memandang bahwa peningkatan mutu pendidikan tinggi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagi UM Bima, kerja sama ini juga menjadi bagian dari strategi memperluas jejaring kelembagaan sekaligus meningkatkan daya saing lulusan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika dunia kerja.
Dalam implementasinya, ruang lingkup kerja sama mencakup beberapa bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, terdapat peluang pengembangan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan/atau Pendidikan Profesi Advokat (PPA), termasuk penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik profesi dan standar kompetensi nasional.
Mahasiswa juga berpeluang mendapatkan pengalaman pembelajaran langsung melalui kegiatan magang, klinik hukum (legal clinic), serta praktik peradilan semu (moot court). Program sertifikasi kompetensi dan pendidikan hukum berkelanjutan turut menjadi bagian dari agenda pengembangan kerja sama tersebut.
Melalui berbagai program itu, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman yang lebih dekat dengan realitas praktik hukum. Penguatan kompetensi tidak lagi hanya bertumpu pada proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui keterlibatan dalam aktivitas profesional yang relevan.
Kolaborasi ini sekaligus membuka peluang bagi Fakultas Hukum dan Ekonomi UM Bima untuk memperkuat kontribusinya dalam jejaring pendidikan tinggi Muhammadiyah secara nasional.
Ke depan, keberhasilan kemitraan tersebut tentu tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antarlembaga, melainkan sejauh mana program-program yang dirancang dapat direalisasikan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat konkret bagi mahasiswa, dosen, institusi, serta masyarakat.
Penguatan hubungan antara kampus dan dunia profesi diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam menghadirkan pendidikan hukum yang adaptif, progresif, dan mampu merespons tantangan perkembangan zaman.